Sidang lanjutan uji materil Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Pasal 8 dan Pasal 13 ayat 1 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil (Pilpres) kembali di gelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 26 Juni 2012. Dalam putusannya, MK menyatakan menolak pengujian UU tersebut.
"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta.
MK mempertimbangkan pengujian UU itu sudah pernah diputus, yakni dalam putusan No. 56/PUU-VI/2008 tertanggal 17 Februari 2009. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 1 Angka 4, Pasal 8 dan Pasal 13 (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Pengujian UU Pilpres ini diajukan oleh Moh. Tanwir Abdur yang merasa dibatasi oleh UU Pilpres yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan keputusan MK ini, peluang calon independen dalam pemilu presiden menjadi semakin tertutup.
Hakim Konstitusi lainnya, Muhammad Alim menerangkan Mahkamah sudah pernah menguji permohonan pengujian undang-undang dengan norma yang sama dan dengan dasar pengujian yang sama. Karena itu, permohonan harus dinyatakan ne bis in idem (perkara dengan objek yang sama).

Ruhut Sitompul

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membantah ditegur oleh Fraksi Partai Demokrat. Dia juga tidak mengetahui adanya surat pengaduan tentangnya yang disampaikan Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf kepada Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat. "Tidak ada. Secara lisan pun Ketua Fraksi tidak menyampaikan kepada saya," ujar Ruhut kepada Wartawan, Rabu 27 Juni 2012.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf mengatakan pihaknya telah resmi memberikan teguran kepada Ruhut Sitompul. Teguran itu dilayangkan, karena beberapa kali Ruhut melansir pernyataan yang mendesak Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mundur sementara sebagai ketua umum partai.
Terkait hal itu, Ruhut menyatakan dia secara sadar kerap melontarkan pernyataan agar Anas mundur dari jabatannya. "Ini kan gara-gara pernyataan saya soal Anas. Jelasl ah. Dia kan (Nurhayati) orangnya Anas. Kalau aku melihat, Nurhayati ingin melindungi posisi Anas," kata Ruhut.
Ruhut menegaskan, desakan agar Anas mundur dari jabatan ketua umum karena didasari atas kecintaannya terhadap partai. Sebab, menurut dia berbagai kasus korupsi yang melibatkan kader partai, terutama Anas Urbaningrum, telah menyebabkan citra dan posisi Partai Demokrat jatuh.
"Kalau aku bicara logika politik saja, aku tidak mau SBY dan pemerintahan yang selalu disalahkan karena hasil survei terhadap Partai jadi ambruk. Kalau Anas sayang partai ini, dia harus mundur," ucapnya.
Apakah jika dipanggil Fraksi, Ruhut bersedia hadir? "Kalau Fraksi yang memanggil, saya nggak ada urusan. Kalau DPP dan Dewan Pembina, saya siap," jawabnya, gagah